Mendengar kabar bahwa para koruptor yang sakit di tahanan mendapat perawatan dari pemerintah yang biaya pengobatannya menggunakan dana Jamkesmas, sungguh tersayat-sayat nuraniku. Betapa tidak, orang yang jelas-jelas merugikan negara miliaran rupiah, ketika sakit kok masih diberi santunan??? Sementara jutaan rakyat miskin lain hingga sakaratul mautnya tak serupiah pun dana untuk mereka!
Jadi teringat almarhum adik (Sinoro Puji, 37th), yang sampai ajalnya tak sempat menikmati dana Jamkesmas, padahal dia sangat membutuhkan. Karena vonis dokter, jalan satu-satunya untuk kesembuhannya adalah operasi penggantian klep jantungnya. Karena 2 dari 4 klep jantungnya bocor. Konon biayanya kurang lebih 150 juta. Sementara dia adalah seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji 1,7 juta dan Jamsosteknya hanya mengcover 10 juta saja. Dari mana kami menutup yang 140 juta sisanya? Memang, keseharian kami tidak termasuk keluarga miskin (alhamdulillah), namun untuk kasus ini kami jadi miskin. Usaha untuk memperoleh Jamkesmas sudah kami tempuh. Namun apa jawab Dinkes Kab. Pekalongan? "Sudah tutup Mas, tidak bisa pengajuan lagi." Dan kalau pun masih ada jatah, kami harus merekayasa agar kami termasuk keluarga penerima BLT yang nyata-nyata ini tidak bisa kami lakukan.
Kadang terpikir untuk membuat surat terbuka kepada Menkes. Tentang pengalokasian dana Jamkesmas agar lebih adil dan merata serta bisa mengcover kasus-kasus khusus seperti adik saya itu. Mungkin mekanisme pengajuannya perlu diubah, atau persyaratannya. Jadi jangan di-gebyah-uyah (dipukul rata) harus keluarga dengan ciri-ciri penerima BLT saja yang boleh menerima. Harapan kami, ke depannya alokasi dana Jamkesmas bisa lebih kasuistik, yang penting faktanya pada saat pengajuan, yang bersangkutan tidak bisa membiayai pengobatannya. Ini hal yang mudah bukan? Buktinya para koruptor saja bisa diberi...
